PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas)

Authors

  • Thalita Afradilla Sandra Universitas Muhammadiyah Purwokerto
  • Yusuf Saefudin Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Keywords:

Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat peluang interaksi sosial semakin luas tidak terbatas ruang dan waktu, media sosial Facebook melalui fitur marketplace memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi jual beli beli. Salah satu transaksi yang ditemukan adalah jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang Berdasarkan pasal 480 KUHP yang tergolong sebagai penadahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli sepeda motor tanpa dokumen dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada praktek jual beli sepeda motor tanpa dokumen melalui media sosial facebook di wilaya Polresta Banyumas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum sekaligus faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen di wilayah Polresta Banyumas. Penelitian ini di desain dengan metode empiris. Data bersumber dari data primer dan sekunder yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan literatur riview, serta di analisis dengan metode deskriptif _ analitis. Hasil penelitian menunjukan Polresta Banyumas telah menangani beberapa perkara jual beli sepeda motor tanpa dokumen, selain dapat diancam pasal 480 dan 481 KUHP pelaku jual beli sepeda motor juga dapat di kenakan pasal UU ITE. Polresta Banyumas merasa sulit dalam melacak indikasi jual beli sepeda motor tanpa dokumen.

Kata kunci: Penegakan hukum, Jual beli, Media social.assessment pada proses penyidikan

The development of information and communication technology makes social interaction opportunities wider and not limited by space and time, Facebook's social media through the marketplace feature allows its users to make buying and selling transactions. One of the transactions found was the sale and purchase of motorbikes without documents based on article 480 of the Criminal Code which was classified as a detention. The purpose of this study is to find out how law enforcement is against buying and selling motorbikes without documents and to find out the factors that influence law enforcement in the practice of buying and selling motorbikes without documents through social media Facebook in the Banyumas Police District. The problem raised in this study is how to enforce the law as well as what factors influence the law enforcement of buying and selling motorbikes without documents in the Banyumas Police area. This study was designed with an empirical method. Data sourced from primary and secondary data obtained through interviews, observation and literature review, and analyzed using descriptive analytical methods. The results showed that the Banyumas Police had handled several cases of buying and selling motorbikes without documents, in addition to being threatened with articles 480 and 481 of the Criminal Code, the perpetrators of buying and selling motorbikes could also be subject to articles of the ITE Law. The Banyumas Police find it difficult to trace indications of buying and selling motorbikes without documents.

Keywords:Law enforcement, buying and selling, social media.

References

Achmad Ali . Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan. Jakarta.Kencana. 2010.

Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015.

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Harun, Nasroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gema Media Pratama. 2007.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jakarta: Fokus Media, 2009.

Lawrence M. Friedman, The Legal Sytem, Asocial Secience Persepective. Russel Sage Foundation, New York.1975.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta , Jakarta, 2008.

Ni’matul, Huda. Hukum Tata Negara. Jakarta. Edisi Revisi: Rajawali Press. 2015.

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta : Bumi Aksara, 2006.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993.

Mukti Fajar dan Yulianto Achad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta , Jakarta, 2008.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta. 2018.

Elvi Zahara Lubis. 2017. Faktor Penyebab dan Sanksi Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum. JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Hal 48

Evin Dwi Nugroho. Pujiyono. 2022. Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Tindak Pidana. Volume 8 Nomor 1. Hal. 25-47

Insan Pribadi. 2018. LegalitasAlatBuktiElektronikDalamSistemPeradilanPidana. Lex Renaissance Volume 3 Nomor 1. Hal. 17

Lesmana, G. N. A., 2012. Analisis Pengaruh Media Sosial Twiter Terhadap Pembentukan Brand Attachment (Studi: PT XL AXIATA), Depok: Universitas Indonesia. Hal 23-24

Muhammad IkhsanLubis. 2018. Online Buying And Selling Transactions Under International Private Law. Journal Of Private And Commercial Law Volume 2 No. 1 Hal 18

Muhammad Kamran.Maskun. 2021. PenipuanDalamJualBeli Online: PerspektifHukumTelematika. Balobe Law Journal Volume 1 Nomor 1Hal. 41 – 56

NaharaEriyanti,AyuSarami. 2020. LegalitasTransaksiJualBeliSepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Żarī‘Ah. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. Volume 3 Nomor 2 Hal. 207

Suharsoyo,Agus, 2015, Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015. Hal. 47

Taufiqurrohman. 2015. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Main Hakim Sendiri oleh Massa pada Pelaku Pencurian Sepeda Motor.” Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam. Hal 4-5

Vivi Ariyanti. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2. Hal 33-54

Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Pasal 480 KUHP Tentang Kejahatan Penadahan.

Pasal 1 angka 9Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ilmu Pengetahuan Teknologi

https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-2-metode-analisis-data.

Hasil wawancara bersama Bapak Sugiono, penjual sepeda motor legal.

Hasil Wawancara bersama Bapak AGP SlametHusein, S.H.

Downloads

Published

2023-08-18

How to Cite

Thalita Afradilla Sandra, & Saefudin, Y. . (2023). PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUAL BELI SEPEDA MOTOR TANPA DOKUMEN MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Studi Kasus Di Wilayah Polresta Banyumas). Amerta Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 3(2), 9–18. Retrieved from https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/amerta/article/view/145

Most read articles by the same author(s)